Kemendagri rilis Sipades versi 2.0 online

Kemendagri rilis Sipades versi 2.0 online

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset Desa (SIPADES Online Versi 2.0) berbasis web yang menggantikan versi sebelumnya, yakni SIPADES versi 1.0  berbasis desktop.

Latar Belakang Urgensi :

  1. untuk menjawab salah satu isu sentral dalam tata pengelolaan keuangan desa saat ini yaitu berkenaan dengan keamananan dan efisiensi serta efektivitas
    pengelolaan, dalam hal ini bagaimana asset dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, cepat, cermat, tepat dan akurat untuk mendorong peningkatan pendapatan desa.
  2. Amanat Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa “Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
    berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa”.
  3. Meningkatkan kualitas tusi Kemendagri, dimana sesuai ketentuan pasal 21 dan 22 Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama
    pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.

Latar Belakang Perilisan versi 2.0 :

  1. Admin kab. tidak perlu melakukan distribusi aplikasi maupun database secara fisik ke pemerintah desa, karena aplikasi langsung dapat diakses melalui web. Demikian halnya dengan penambahan parameter dapat dilakukan oleh admin secara langsung dalam aplikasi.
  2. User sipades di level pemerintah desa tidak perlu menginstal aplikasi tetapi dapat langsung mengakses melalui internet setelah mendapat link, user dan
    password dari Admin Kabupaten/kota.
  3. Data transaksi yang dilaksanakan di desa dapat di akses secara realtime.
  4. Admin/Pemkab. dapat memperoleh laporan dalam aplikasi secara langsung dan tepat waktu tanpa harus menunggu
    pengiriman dari pemdes.
  5. Memudahkan maintenance oleh Admin, karena admin hanya mengelola 1 (satu) aplikasi dan 1 (satu) database tahun berjalan yang di akses semua desa di wilayahnya,
  6. Memiliki sistem keamanan yang tinggi sehingga saat terjadi masalah di dalam server, server lainnya akan langsung membackup server yang mengalami masalah sehingga resiko kehilangan data sangat kecil.
  7. Ada fleksibilitas atau kemudahan dalam penggunaan berupa kemudahan dalam mengakses data dan kapasitas penyimpanan atau storage yang sangat besar serta bisa didapatkan secara maksimal selama 24 jam dalam 7 hari.
  8. PENYEMPURNAAN FITUR

Jaminan Pemeliharaan

Ke depan, Kemendagri terus akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa khususnya fasilitasi peningkatan kualitas sipades melalui:

  1. Updating fitur sesuai dengan perkembangan kebutuhan
    dan peraturan perundang-undangan
  2. Membangun aplikasi konsolidasi aset desa untuk mendukung penyusunan database aset desa di tingkat nasional sebagai bagian dari upaya penyusunan program dan kebijakan berbasis data yang handal.
  3. Melakukan interoperabilitas antara sipades dan siskeudes sehingga belanja aset desa dalam siskeudes secara otomatis akan tercatat dalam sipades

Jadi jangan ada keraguan apapun oleh pemerintah daerah maupun desa dalam menggunakan aplikasi sipades ini.

CATATAN :

Sebelum bisa menggunakan aplikasi Sipades versi 2.0 online, pihak pengelola di tingkat Desa dan Kabupaten di wajibkan untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan, materi dan tata cara pengajuan bisa di download dan di pelajari di link berikut :

  1. Tata cara pengajuan
  2. Materi regulasi