Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa

Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa

Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait Dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar Kepala Desa beserta perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal yaitu, integritas dari kepala desa dan perangkat desa yang merupakan hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa, jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.

selain integritas, satu posisi penting didalam pengelolaan keuangan desa yaitu bendahara desa juga harus memiliki keberanian untuk menolak perintah atasan (Kepala Desa) jika diminta untuk melakukan penyimpangan anggaran. Dengan integritas, maka kepala desa dan perangkat desa memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus – menerus memberikan dukungan agar masing – masing individu dapat menjalankan amanah dengan baik.

Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana namun kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangangan di tingkat desa. Terkait sistem keuangan, dapat digunakan sistem pengelolaan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No. 37 Tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas beragam.

Kapasitas SDM juga wajib di perhatikan agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka dibutuhkan pengelola yang kompeten. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang paling harus dan ada untuk dilakukan, khususnya oleh tim kecamatan dan tim kabupaten.

Hal terakhir yang paling mendasar dan perlu kita sadari bersama adalah keikutsertaan warga dalam hal pengawasan, karena warga merupakan katup utama pengamanan untuk mencegah penyimpangan dana, oleh karena itu jika kondisi warga kurang antusias dan belum memiliki sikap peduli untuk mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka Kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga di dalam melakukan pengawasan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *