Sosialisasi Perbup Penggunaan Dana Desa 2018

Sosialisasi Perbup Penggunaan Dana Desa 2018

Guna menjaga penggunaan Dana Desa yang akuntabel, seluruh Camat dan pendamping desa se-Kabupaten Sampang ikuti Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup), tentang pengelolaan Dana Desa 2018. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Bahagia Sampang.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang H. Abd. Malik Amrullah, SH, MSi, Plh Bupati Sampang Phutut Budi Santoso, Camat se-Kabupaten Sampang, Tenaga Ahli (TA), Pendampind Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) Dana Desa se-Kabupaten Sampang dan perwakilan dari Polres Sampang.

Kepala DPMD Kabupaten Sampang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomo4 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa serta pokok Рpokok penggunaan DD, ADD, Bagi Hasil PD & RD, sangat penting untuk dipahami, sebab juknis pengelolaan keuangan saat ini ada perbedaan dibanding dengan tahun 2017, semisal terkait tahapan pencairan tahun lalu dilakukan tiga kali tahapan, saat ini tahun 2018 justru pencairannya hanya berjalan 2 termin.

Maksud dan tujuan sosialisasi ini diharapkan semua pemangku kebijakan pelaksanaan dana desa bisa memahami teknis pengelolaan dana desa dan dana alokasi desa. Selain itu, menurut Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sampang dana desa harus menggunakan prinsip – prinsip transparasi yang salah satunya dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilampirkan.

Saat ini Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan dana desa masih dikategorikan merah, oleh sebab itu mari kita terus perbaiki kinerja sesuai aturan yang ada, kemudian sosialisasi ini akan terus dilanjutkan dengan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Lihat Juga : Tahun Depan Dana Desa Fokuskan Peningkatan Kapasitas SDM

Sementara Plh Bupati Sampang Phutut Budi Santoso saat membuka sosialisasi beliau menekankan sosialisasi ini semua pihak yang hadir tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Semua pihak yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan negara ini bisa diikuti hingga tuntas melalui pasal per pasal, sehingga pelaksanaan dana desa khususnya di Kabupaten Sampang berjalan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tahun 2017, Kabupaten Sampang ada ayat 14 pengaduan yang dilaporkan masyarakat, informasi ini menjadi peringatan kepada semua pihak di Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara harus dilandasi dengan tanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *